RANNEWS.CO.ID, CIKARANG PUSAT – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kabupaten Bekasi geram, setelah mengetahui data yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) mengenai nama-nama yang mengikuti pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) sepanjang tahun 2024, hasil salinan laporan pada tahun 2023 lalu. Hal itu diketahui, setelah para wakil rakyat ini mendapat laporan dari Sekretariat Pansus LKPJ.
Anggota Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Bekasi, Jiovanno Nahampun, mengatakan pada saat menggelar rapat Pansus LKPJ bersama Disnaker, para wakil rakyat yang hadir meminta data nama-nama yang ikut pelatihan kerja sepanjang tahun 2024, termasuk distribusiannya seperti apa ke perusahaan. Kemudian Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) mana saja yang dilibatkan.
Namun sayangnya, kata pria yang akrab disapa Jio ini, data yang diberikan oleh Disnaker kepada anggota Pansus tidak valid. Kenapa demikian, karena data tersebut diambil (disalin) dari laporan tahun 2023. Menurut Jio, itu diketahui setelah menerima data dari Sekretariat Pansus.
“Data yang saya terima dari Sekretariat Pansus itu, justru di salin. Artinya, data yang dikasih itu laporan tahun 2023, yang di salin ke 2024, terus dirubah judulnya. Ini akhirnya pembohongan publik kepada anggota Pansus LKPJ, jadi ini meremehkan anggota Pansus LKPJ. Jangan-jangan (diduga), setiap anggota dewan minta data enggak valid semua,” ujar Jio, dengan nada geram, Selasa (8/4).
Diketahui, pembahasan Pansus LKPJ ini berlangsung sejak bulan Maret sampai April 2025. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) harus disampaikan kepada DPRD paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, dalam rapat paripurna DPRD. Penyampaian LKPJ diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kemudian di Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, tentang peraturan pelaksanaan PP No. 13 Tahun 2019.
Dengan kondisi seperti ini, Jio, mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di Disnaker. Pasalnya tidak mau terbuka dengan data-data tersebut. Padahal anggaran yang digelontorkan oleh Pemkab Bekasi untuk pelatihan kerja itu cukup besar diangka Rp 4.795.690.000. Oleh karena itu, dirinya bersama anggota Pansus LKPJ yang lainnya ingin mengetahui outputnya seperti apa. Jio, mencontohkan ketika sudah mengikuti pelatihan, kemudian di distribusikan kemana.
“Saya pengen tahu itu, siapa saja si yang sudah kerja, siapa saja yang belum kerja, siapa saja yang sudah dilatih. Jangan sampai anggaran habis buat pelatihan, tapi tidak ada outputnya. Saya menduga pelatihan kerjanya enggak ada, berarti ada indikasi permainan pelatihan kerja di BLK pada 2024 kemarin,” ungkapnya.
Politikus PDI Perjuangan ini menilai, harus ada tindakan tegas dari pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi terhadap Disnaker. Bahkan, dirinya mendesak Bupati Bekasi memecat Kepala Bidang di Disnaker. “Melihat seperti ini, saya sebagai anggota Pansus LKPJ mendesak bupati untuk memecat kabid-kabid Disnaker, kalau bisa di demosikan dari PNS, karena di Pansus dia ngasih data bohong. Ini bukan main-main,” tukasnya.
Menyikapi itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disnaker Kabupaten Bekasi, Nur Hidayah Setyowati, menyampaikan untuk LKPJ 2024 pihaknya sudah mempersiapkan, baik itu pertanyaan maupun laporan. Oleh karena itu dirinya menampik, tidak mungkin pihaknya memberikan data yang mengikuti pelatihan kerja pada saat Pansus LKPJ 2024, dari salinan 2023.
“Saya pastikan, enggak mungkin data 2023 kita laporkan lagi di 2024, karena pastinya berbeda yang mengikuti pelatihannya. Kalau jenis pelatihannya bisa jadi sama,” ucapnya.
“Saya memang belum lihat dokumennya, nanti saya cek. Karena untuk pelaporan LKPJ yang nyiapin perencanaan,” sambungnya, saat ditanya sudah melihat dokumennya apa belum.
Namun yang pasti kata Nur, pelatihan kerja di tahun 2024 itu lebih banyak dibandingkan sebelum-sebelumnya, karena anggaran yang digelontorkan lebih besar.
“Kalau pelatihan kerja di 2024 aga banyak, karena anggaran kita lumayan besar, khususnya untuk pelatihan, baik pelatihan di BLK maupun di bidang pelatihan,” katanya.
Hanya memang, dirinya mengaku, anggaran yang digelontorkan pada 2025 ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 2024. Alhasil, jenis pelatihan yang diberikan akan mengalami penurunan, begitu juga dari kuantitas pesertanya, karena mengikuti pagu anggaran.
“Disnaker itu anggarannya Rp 32 miliar untuk semuanya, bukan hanya pelatihan. Untuk anggaran pelatihan kerja di BLK pada 2025 ini Rp 1,7 miliar. Nah, kalau anggaran di bidang pelatihan saya lupa,” jelasnya.
“Kalau berapanya, saya enggak hafal, tapi yang pasti 2023 ke 2024 anggaran kita naik. Lalu 2024 ke 2025 anggaran kita turun banyak,” katanya, saat ditanya mengenai komposisi anggaran untuk pelatihan kerja dari tahun ke tahun. (red)
