RANNEWS.CO.ID, KABUPATEN BEKASI — Polemik keterbatasan daya tampung peserta didik baru di SMP Negeri 7 Cibitung terus berlanjut. Forum Warga LBS 2 bersama Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) kembali menggelar aksi damai di lingkungan sekolah, bahkan melakukan penyegelan sementara pintu gerbang sebagai bentuk protes atas belum tertampungnya sejumlah calon siswa asal Desa Muktiwari.
Aksi tersebut berlangsung kondusif dan mendapat pendampingan dari Pemerintah Desa Muktiwari yang diwakili Kaur Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Mulyadi, BPD Desa Muktiwari terpilih Anen Cerdik Parwoto (ACP), Widi Dwi, Abdul Acim, Koordinator LAMI Sutarno, Karang Taruna, para Ketua RT/RW, serta tokoh masyarakat.
Dalam aksi tersebut, warga menuntut agar anak-anak mereka dapat diterima di SMP Negeri 7 Cibitung karena merupakan sekolah negeri yang lokasinya paling dekat dengan tempat tinggal mereka. Menurut warga, keterbatasan kuota tidak seharusnya menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan.
Perwakilan warga kemudian diterima Kepala SMP Negeri 7 Cibitung, Dra. Susilowati, M.M. Dalam pertemuan itu, pihak sekolah menjelaskan bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, sekolah hanya dapat menerima tambahan 15 peserta didik.
Kepala sekolah menjelaskan keterbatasan ruang kelas dan minimnya jumlah tenaga pendidik menjadi faktor utama yang membuat sekolah belum memungkinkan membuka rombongan belajar (rombel) baru dalam jumlah lebih banyak.
Kaur Kesra Desa Muktiwari, Mulyadi, mengatakan pemerintah desa hadir untuk memastikan aspirasi masyarakat tersampaikan dengan baik tanpa mengganggu kegiatan belajar mengajar.
“Kami memahami kondisi sekolah yang memiliki keterbatasan fasilitas. Namun kami juga berharap pemerintah daerah segera memberikan solusi karena pendidikan merupakan hak dasar setiap anak,” ujarnya.
Sementara itu, BPD Desa Muktiwari terpilih, Anen Cerdik Parwoto (ACP), menegaskan aksi warga bukan ditujukan kepada pihak sekolah, melainkan sebagai dorongan kepada pemerintah agar segera menambah kapasitas sekolah.
“Kami menghargai keterbukaan pihak sekolah. Persoalan utamanya bukan di sekolah, melainkan kebutuhan ruang belajar yang sudah tidak sebanding dengan jumlah lulusan SD setiap tahunnya. Pemerintah harus segera menambah rombel agar tidak ada anak yang kehilangan kesempatan bersekolah,” katanya.
Koordinator LAMI, Sutarno, menyampaikan perjuangan warga akan terus dilakukan hingga seluruh calon peserta didik memperoleh kepastian. Menurutnya, keputusan sekolah yang hanya mampu menerima tambahan 15 siswa belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Muktiwari.
“Kami menghormati keputusan pihak sekolah karena memang terkendala ruang kelas dan tenaga pendidik. Namun perjuangan masyarakat belum selesai. Masih banyak anak yang belum mendapatkan sekolah. Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai ada penyelesaian yang nyata,” ujar Sutarno.
Ia menambahkan, apabila Pemerintah Kabupaten Bekasi belum memberikan solusi yang dapat mengakomodasi seluruh calon peserta didik, pihaknya bersama masyarakat akan membawa persoalan tersebut ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan menemui Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Menurutnya, langkah tersebut diharapkan dapat mendorong koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bekasi, dan Dinas Pendidikan untuk menambah rombongan belajar, ruang kelas baru, serta tenaga pendidik di SMP Negeri 7 Cibitung.
“Hingga seluruh anak mendapatkan hak yang sama untuk bersekolah di wilayahnya sendiri, kami akan terus mengawal aspirasi masyarakat. Jangan sampai ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri,” pungkasnya.
Hingga aksi berakhir, situasi tetap berlangsung aman dan kondusif. Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar persoalan keterbatasan daya tampung sekolah tidak kembali terulang pada setiap tahun ajaran baru.
