RANNEWS.CO.ID, CIBITUNG – Pemerintah Kabupaten Bekasi memastikan penanganan Jembatan Cikarang Bekasi Laut (CBL) di Jalan KH Asmawi, Desa Kalijaya, Kecamatan Cibitung, serta sejumlah titik longsor di sepanjang Jalur CBL menjadi prioritas. Kepastian itu disampaikan setelah Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja meninjau langsung lokasi pada Rabu (8/7/2026).
Peninjauan dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait kondisi Jembatan CBL yang ramai diperbincangkan di media sosial. Dalam kunjungan tersebut, Asep didampingi Inspektur IV pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Dwi Budi Wahyuningsih serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dari hasil pengecekan di lapangan, Pemerintah Kabupaten Bekasi memastikan kondisi jembatan akan segera ditangani melalui program perbaikan infrastruktur yang telah dialokasikan pada tahun anggaran berjalan.
“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat atas kondisi yang terjadi. Kami mengerti bahwa kondisi jalan seperti ini mengganggu aktivitas warga,” kata Asep Surya Atmaja.
Ia menegaskan pemerintah daerah tidak tinggal diam dan terus berupaya mempercepat proses perbaikan agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman.
“Kami datang langsung untuk melihat kondisi di lapangan sekaligus memastikan langkah penanganannya. Perbaikan jalan maupun infrastruktur lainnya sudah menjadi bagian dari program pemerintah dan akan segera dilaksanakan sesuai tahapan yang berjalan,” ujarnya.
Menurut Asep, saat ini pemerintah daerah tengah menyelesaikan penyesuaian harga satuan pekerjaan menyusul perubahan harga sejumlah material konstruksi, seperti semen, besi, dan pasir. Setelah proses tersebut rampung, pekerjaan perbaikan jalan dan infrastruktur akan segera dimulai.
Selain meninjau kondisi Jembatan CBL, rombongan juga mengecek empat titik longsor di sepanjang Jalur CBL, terdiri atas tiga titik di Desa Kertamukti dan satu titik di Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung.
Pemerintah telah melakukan penanganan awal di lokasi longsor guna menjaga kelancaran arus lalu lintas. Sementara itu, penyempurnaan penanganan akan dilaksanakan melalui pekerjaan lanjutan.
“Hasil pengecekan hari ini menjadi dasar percepatan penanganan di lapangan. Sejumlah titik yang membutuhkan perbaikan akan segera ditindaklanjuti agar mobilitas masyarakat semakin aman dan nyaman,” ujar Asep.
Sementara itu, Inspektur IV pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Dwi Budi Wahyuningsih, mengatakan seluruh pekerjaan penanganan infrastruktur di Kabupaten Bekasi telah direncanakan melalui APBD Murni Tahun Anggaran 2026 dan kini memasuki tahapan pelaksanaan.
“Seluruh pekerjaan telah direncanakan dan dialokasikan dalam APBD Murni 2026. Saat ini pemerintah daerah sedang menyelesaikan tahapan administrasi agar pelaksanaan pekerjaan dapat segera dimulai,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen menyelesaikan berbagai titik yang memerlukan perbaikan secara bertahap sesuai mekanisme yang berlaku agar pembangunan infrastruktur berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
