RANNEWS.CO.ID, KABUPATEN BEKASI – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus Kabupaten Bekasi menggelar aksi demonstrasi di Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada Senin (6/4) sebelum akhir nya di terima masuk oleh Plt. Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja.
Forum dialog terbuka yang di gelar di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Cikarang Pusat bertajuk “Benahin Bekasi” tersebut dihadiri oleh Plt. Bupati Bekasi, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Kepala Dinas BPBD, Kepala Dinas Disbudpora, Kepala Bapenda, jabatan strategis lainnya serta tujuh organisasi mahasiswa—di antaranya HMI, GMKI, GMNI, PMII, Hima Persis, IMM, dan LMND.
Dalam dialog terbuka tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menegaskan pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan siap menindaklanjuti aspirasi mahasiswa dalam forum dialog yang digelar bersama sejumlah elemen. Ia menyebut, masukan yang disampaikan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan pembangunan ke depan.
“Bagi saya ini bukan sekadar audiensi. Banyak masukan yang kami terima hari ini untuk membangun Kabupaten Bekasi agar lebih baik,” ujar Asep.
Asep memastikan pemerintah tidak anti kritik dan justru memandang aspirasi mahasiswa sebagai bentuk kepedulian generasi muda terhadap daerah. Menurutnya, sejumlah poin tuntutan yang disampaikan akan ditindaklanjuti secara bertahap sesuai prioritas.
“Ada delapan sampai sembilan poin yang menjadi catatan penting. Kekurangan yang ada akan kita perbaiki ke depan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas elemen dalam pembangunan daerah melalui konsep “super team”, yang melibatkan berbagai pihak, termasuk mahasiswa.
“Kita ini bukan superman, tapi super team. Semua harus terlibat untuk membawa Bekasi bangkit, maju, dan sejahtera,” tegasnya
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, menyatakan pihaknya siap mengawal seluruh aspirasi mahasiswa. DPRD, kata dia, akan menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi agar kebijakan pemerintah berpihak kepada masyarakat.
“Kami akan kawal bersama. Beberapa poin bahkan sudah dalam proses pembahasan di DPRD,” ujarnya.
Dari perwakilan GMNI Kabupaten Bekasi, Mustakim, menyoroti salah satu permasalahan di Kabupaten Bekasi yakni, tingkat pengangguran yang masih sangat tinggi dan adanya dominasi tenaga kerja non-lokal, maka dari itu Ketua DPC GmnI Kabupaten Bekasi menegaskan kebijakan afirmatif dan keberanian pemerintah Daerah dalam mengentas pengangguran di Kabupaten Bekasi.
Ia juga berharap seluruh gagasan dan tuntutan yang disampaikan dalam forum tersebut tidak berhenti pada janji, melainkan direalisasikan dalam kebijakan konkret.
“Kami ingin ide-ide yang sudah dipaparkan benar-benar dijalankan, bukan sekadar wacana,” ujarnya.
Sedangkan, Ketua HMI Cabang Bekasi, Adhil Laksono Murti, menegaskan komitmen untuk terus mengawal realisasi tuntutan hingga benar-benar diimplementasikan, tidak hanya berhenti pada forum dialog.
“Yang paling penting bukan forum ini, tapi komitmen nyata dari pemerintah untuk menjalankan semua tuntutan yang sudah kami sampaikan,” tegasnya.
Adhil juga mengkritik lemahnya respons sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terhadap aspirasi masyarakat. Ia menilai masih banyak komunikasi yang tidak ditanggapi, baik melalui surat maupun pesan langsung.
“Jangan sampai pejabat baru bergerak saat masalah sudah besar. Selama ini terkesan pasif,” ujarnya.
Sebagai bentuk kritik, mahasiswa bahkan melakukan aksi simbolik dengan mengirim pulsa dan kuota kepada beberapa dinas karena minimnya respons komunikasi.
“Kami sampai kirim pulsa dan kuota. Barangkali selama ini tidak dibalas karena alasan teknis,” katanya.
Senada, Ketua PC PMII Kabupaten Bekasi, M. Faisal Haq, menegaskan bahwa slogan “Bekasi Bangkit, Maju, Sejahtera” harus diwujudkan secara nyata dalam kebijakan dan program yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami berharap slogan itu bukan hanya kata-kata, tapi benar-benar direalisasikan,” ujarnya.
