RANNEWS.CO.ID, SUMATERA UTARA – Ketua Umum Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI), Jonly Nahampun, mendesak pemerintah daerah Sumatera Utara, khususnya kabupaten yang menjadi wilayah penyangga Danau Toba, untuk meningkatkan perhatian terhadap pengelolaan lingkungan di kawasan Danau Toba tersebut.
Menurut Jonly, pengelolaan kawasan Danau Toba saat ini masih dinilai lemah, meskipun wilayah tersebut telah ditetapkan sebagai bagian perhatian dari UNESCO Global Geopark. Ia menegaskan bahwa Danau Toba bukan hanya aset nasional, tetapi juga kebanggaan masyarakat Batak yang memiliki nilai sejarah dan budaya tinggi.
“UNESCO telah memberikan peringatan terkait lemahnya tata kelola Danau Toba. Ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah strategis dalam pelestarian lingkungan di sekitar Danau Toba,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar pemerintah kabupaten di sekitar Danau Toba mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk mendukung pelestarian dan pengelolaan kawasan secara berkelanjutan.
Di tempat terpisah, Ketua Komisi II DPR RI, Arya Bima, turut menyoroti pentingnya tata kelola yang terintegrasi di kawasan Danau Toba. Ia meminta agar pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang berada di sekitar danau dapat bekerja sama memperkuat sistem pengelolaan lingkungan dan infrastruktur pendukung.
“Danau Toba bukan sekadar destinasi wisata. Potensinya sebagai sumber ekonomi masyarakat lokal sangat besar, dan pengelolaannya harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan,” kata Arya.
Ia juga mengajak berbagai pihak, termasuk masyarakat, mahasiswa, peneliti, dan relawan lingkungan, untuk turut serta dalam upaya pelestarian Geopark Danau Toba.
“Kita harus menjaga marwah bangsa melalui pelestarian alam Danau Toba. Partisipasi publik sangat penting untuk memastikan keberlanjutan kawasan ini bagi generasi mendatang,” tegasnya. (red)
