IEC Usulkan Pembentukan Perda Perlindungan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bekasi

3

RANNEWS.CO.ID, KABUPATEN BEKASI – Perkumpulan Indonesia Empowerment Center (IEC) mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dan DPRD Kabupaten Bekasi menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Ketua Perkumpulan IEC, Franditya Utomo mengatakan pihaknya berupaya mengakomodasi aspirasi kelompok penyandang disabilitas di Kabupaten Bekasi agar dapat diperjuangkan melalui pembentukan regulasi di tingkat daerah.

“Penyusunan Perda menjadi langkah penting untuk memastikan hak-hak penyandang disabilitas mendapatkan perhatian dan pemenuhan secara optimal,” Ungkap Franditya Utomo saat diwawancarai Kamis (19/10)

Sambung Franditya Utomo, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penguatan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016 tentang pemberian konsesi bagi penyandang disabilitas.

Regulasi tersebut berkaitan dengan kewajiban perusahaan dalam memberikan konsesi atau kemudahan bagi penyandang disabilitas.

“Hak penyandang disabilitas sebenarnya telah memiliki landasan kebijakan di tingkat nasional yakni, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016 dan pemberian Kartu Penyandang Disabilitas berdasarkan peraturan menteri yang diterbitkan pada 2021,” Imbuhnya

Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat sejumlah tantangan, terutama berkaitan dengan kesiapan infrastruktur pendataan di tingkat pemerintah daerah.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar pemerintah daerah memiliki waktu dan kesiapan yang memadai dalam membangun sistem pendataan penyandang disabilitas.

“Dengan adanya regulasi daerah, IEC berharap pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Bekasi tidak hanya menjadi kebijakan di atas kertas, tetapi dapat diwujudkan melalui program dan pelayanan yang lebih terarah,” Katanya

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Komisi I, Jiovanno Nahampun, menilai usulan pembentukan Perda tentang penyandang disabilitas perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan DPRD.

Menurutnya, pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

“Pada prinsipnya, kami mendukung adanya regulasi yang secara khusus mengatur penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Jangan sampai kelompok penyandang disabilitas masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses pelayanan publik, pendidikan, maupun kesempatan kerja,” ujarnya.

Jiovanno Nahampun menambahkan, pemerintah daerah perlu memastikan kebijakan tersebut didukung dengan pendataan yang akurat serta program yang benar-benar menyentuh kebutuhan penyandang disabilitas.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antarperangkat daerah agar pelaksanaan kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Perda ini nantinya harus memiliki implementasi yang jelas. Bukan hanya sebatas aturan, tetapi harus ada program, penganggaran, dan pengawasan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Bekasi,” tutupnya