RANNEWS.CO.ID, CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten Bekasi resmi meluncurkan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas Program Jaminan Kesehatan Kabupaten Bekasi Tahun 2026. Melalui program ini, seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi, mulai dari desil 1 hingga desil 10, mendapatkan jaminan akses pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
Kebijakan tersebut menjadi komitmen Pemkab Bekasi untuk memastikan tidak ada warga yang terkendala berobat karena persoalan ekonomi.
Peluncuran UHC Prioritas berlangsung di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Kompleks Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Jumat (13/11/2026). Kegiatan dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto, serta jajaran perangkat daerah dan pemangku kepentingan sektor kesehatan.
Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengatakan, pencapaian UHC Prioritas merupakan langkah penting dalam memperluas perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
“Hari ini kita sudah mencapai UHC Prioritas. Artinya, semua warga Kabupaten Bekasi kalau sakit sudah ditanggung oleh BPJS. Mulai dari desil 1 sampai 10, setiap warga yang berobat tidak boleh ditolak di rumah sakit swasta maupun RSUD,” ujar Asep.
Ia menjelaskan, untuk mendukung program tersebut Pemkab Bekasi telah menyiapkan anggaran sekitar Rp350 miliar. Tanggung jawab pembiayaan tidak seluruhnya dibebankan kepada pemerintah daerah. Perusahaan, lembaga pendidikan, rumah sakit, dan klinik yang memiliki pekerja juga diwajibkan memenuhi kewajiban kepesertaan BPJS Kesehatan bagi karyawannya.
“Tidak semuanya nanti ditanggung oleh pemerintah daerah. Perusahaan yang menggunakan tenaga outsourcing wajib membayarkan BPJS Kesehatan pekerjanya. Begitu juga sekolah-sekolah yang sudah mapan harus membayarkan BPJS untuk guru dan karyawannya,” tegasnya.
Selain itu, Pemkab akan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, dan Dinas Sosial untuk memverifikasi data kepesertaan agar tetap akurat.
Pemkab Bekasi juga akan mengoptimalkan fungsi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) untuk kebutuhan tertentu yang belum terakomodasi BPJS maupun kondisi kedaruratan.
“Tahun 2025 sudah saya lunasi. Tinggal tahun 2026 sedikit lagi saya tutup. Ke depan, Jamkesda hanya digunakan untuk kondisi insidental, termasuk penyakit-penyakit tertentu yang memang tidak dicover BPJS,” jelasnya.
Penguatan perlindungan kesehatan juga akan diikuti peningkatan pelayanan faskes tingkat pertama. Pemkab merencanakan pengembangan layanan puskesmas 24 jam dan rawat inap pada 2027.
“Puskesmas harus 24 jam dan punya rawat inap. Jadi tidak harus semua ke rumah sakit dan antre. Untuk penyakit ringan seperti demam, batuk, dan diare, bisa ditangani lebih dahulu di puskesmas,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto mengapresiasi komitmen Pemkab Bekasi.
“Pak Bupati belum 100 hari, tetapi sudah punya komitmen memberikan pelayanan kesehatan buat masyarakat Bekasi dengan adanya UHC Prioritas. Seluruh masyarakat di Bekasi tidak melihat desil, jadi bisa menggunakan fasilitas kesehatan,” ujar Akmal.
Berdasarkan data per 1 November 2026, dari total sekitar 3,5 juta penduduk Kabupaten Bekasi, sebanyak 3,4 juta jiwa telah terdaftar sebagai peserta JKN atau mencapai 99,67 persen, sedangkan peserta aktif mencapai 2,8 juta jiwa atau 82,51 persen. (Parlin)
