RANNEWS.CO.ID, BEKASI – Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Fraksi Gerindra, Ridwan Arifin, S.H., menyerap berbagai aspirasi masyarakat dalam kegiatan Reses Tahun Sidang 2026–2027 Masa Persidangan Kesatu Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Desa Karang Rahayu, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi.
Reses anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI yang meliputi Kecamatan Karang Bahagia, Kedungwaringin, Pebayuran, Sukakarya, dan sekitarnya itu menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dengan masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan di lingkungan masing-masing.
Dalam dialog bersama warga, sejumlah persoalan mengemuka, mulai dari kebutuhan pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, kepesertaan Kartu Indonesia Sehat (KIS), perubahan desil dalam data bantuan sosial, hingga persoalan sektor pertanian dan ketenagakerjaan.
Sektor pertanian menjadi salah satu perhatian masyarakat. Warga menyampaikan adanya perbedaan masa tanam, minimnya petugas penyuluh pertanian yang turun langsung ke lapangan, serta persoalan distribusi pupuk yang dinilai belum berjalan optimal.
Di sisi lain, masyarakat juga menyampaikan kondisi hasil pertanian yang mengalami peningkatan hingga 150 persen. Namun, peningkatan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan tenaga kerja di sektor pertanian.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ridwan mengatakan, aspirasi masyarakat akan menjadi catatan penting untuk diperjuangkan melalui mekanisme pembahasan di DPRD maupun koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Khusus persoalan pupuk dan penyuluh pertanian, kami akan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian agar persoalan yang disampaikan masyarakat dapat ditindaklanjuti,” ujarnya.
Terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur, Ridwan menjelaskan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan penataan dan penentuan skala prioritas program pembangunan agar kebutuhan masyarakat di setiap desa dapat terakomodasi.
Menurut dia, pemerintah Kabupaten Bekasi juga diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan dengan mengalokasikan sedikitnya tiga kegiatan pembangunan di setiap desa, sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran daerah.
Sementara untuk persoalan ketenagakerjaan, ia menilai perlu adanya sinergi antara pemerintah daerah dengan kawasan industri agar masyarakat setempat memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan akses pekerjaan.
“Semua aspirasi yang disampaikan masyarakat kami catat. Jika memungkinkan, usulan tersebut akan kami masukkan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk diperjuangkan dalam perencanaan dan penganggaran tahun 2027,” jelasnya.
Ridwan menegaskan, reses merupakan bagian dari tanggung jawab anggota legislatif untuk turun langsung ke tengah masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, wakil rakyat dapat mengetahui secara langsung persoalan dan kebutuhan pembangunan di daerah pemilihannya.
Menurut dia, setiap aspirasi yang disampaikan warga harus dicatat dan diperjuangkan melalui mekanisme pembahasan di DPRD serta koordinasi dengan perangkat daerah terkait.
Ia berharap berbagai usulan masyarakat dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dan direalisasikan berdasarkan skala prioritas pembangunan.
“Reses bukan sekadar agenda rutin atau formalitas. Ini merupakan bagian penting dari tugas kami untuk menyerap kebutuhan masyarakat sekaligus menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD,” tegasnya.
Kegiatan reses tersebut dihadiri warga setempat, para ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda. Melalui pertemuan tersebut, diharapkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat menjadi bahan perjuangan dalam mendorong pembangunan Kabupaten Bekasi yang lebih merata. (red)
