RANNEWS.CO.ID, KABUPATEN BEKASI – Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Golkar, Ahmad bin Olim, melaksanakan kegiatan serap aspirasi (reses) Masa Persidangan Kesatu Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Jatiwangi, Kecamatan Cikarang Barat (Cikbar), Senin (09/11/2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Desa (Kades) Desa Jatiwangi, Santi Sagita; Ketua BPD Desa Jatiwangi; Bimaspol dan Babinsa Desa Jatiwangi, para Tokoh Masyarakat, Karang Taruna serta ratusan warga masyarakat Desa Jatiwangi.
Dalam kesempatan tersebut, Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) 2 meliputi Kecamatan Cikarang Barat dan Cibitung ini, mengatakan bahwa reses merupakan kegiatan menyerap atau menampung aspirasi masyarakat, bukan hanya aspirasi pembangunan infrastruktur, tetapi juga Ketenagakerjaan, UMKM dan lain-lain.
“Apa yang menjadi kendala atau masukan dari masyarakat bisa disampaikan melalui lembar aspirasi yang sudah dibagikan. Dan saya akan mengawal semua aspirasi tersebut, dengan berkolaborasi bersama bu Lurah,” ungkapnya di depan ratusan konstituen.
Dirinya pun mengaku bahwa kegiatan Reses ini adalah untuk anggaran tahun 2027. Sementara pembangunan akan dilaksanakan di tahun 2028. Dirinya berharap Desa Jatiwangi bisa lebih maju dan menjadi percontohan di wilayah Kabupaten Bekasi.
Dalam sesi tanya jawab, konstituen banyak menyampaikan berbagai aspirasi mulai dari persoalan infrastruktur jalan, ketenagakerjaan dan pengangguran, bantuan modal usaha bagi para pelaku UKM, hingga pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang.
Menjawab berbagai aspirasi dan masukan warga masyarakat tersebut, Dewan Ahmad bin Olim mengaku akan berkolaborasi dengan Kepala Desa untuk mengatasi persoalan banjir yang ada di gang desa depan warteg, yang selama ini telah meresahkan masyarakat.
“Nanti kita ajukan sebagai prioritas. Kami juga meminta pegawai untuk melakukan sosialisasi kepada para pedagang dan pemilik ruko yang melebihi batas drainase. Jika terealisasi, di sekitar lokasi juga akan terjadi kemacetan, tetapi selama itu untuk kepentingan masyarakat kita akan perjuangkan,” paparnya.
Sementara mengenai persoalan pengangguran di wilayah Desa Jatiwangi, dirinya mengakui bahwa hal tersebut merupakan tanggungjawab bersama. Keberadaan BLK di Desa Jatiwangi juga harus dioptimalkan, dengan memiliki data jumlah pengangguran yang telah terserap dunia kerja.
“Untuk aspirasi mengenai peredaran obat-obatan keras, saya menegaskan bahwa di Desa Jatiwangi tidak boleh lagi ada yang berjualan tramadol dan eximer. Dan saya tidak memberikan toleransi berkoordinasi dengan pihak bimaspol dan babinsa,” tandasnya. (zal)
