RANNEWS.CO.ID, BEKASI – Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja meminta seluruh perangkat daerah memperkuat kinerja pembangunan dengan memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan kualitas pendidikan, serta perluasan akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
Arahan tersebut disampaikan Asep saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2026 di Ruang KH R. Ma’mun Nawawi, Kantor Bupati Bekasi, Kompleks Pemkab Cikarang Pusat, Senin (2/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Asep didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Endin Samsudin dan para asisten daerah.
Asep mengatakan, perbaikan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas yang harus segera ditindaklanjuti. Hal itu menyusul banyaknya aduan masyarakat terkait kondisi jalan kabupaten yang mengalami kerusakan.
Untuk itu, ia meminta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi bersama perangkat daerah terkait berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan desa guna melakukan pendataan kondisi jalan secara menyeluruh.
Pendataan tersebut harus mencakup panjang jalan dalam kondisi baik, rusak berat, rusak sedang, hingga rusak ringan. Hasilnya akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas penanganan.
“Saya ingin tahu jalan yang bagus berapa kilometer, yang rusak berat berapa, rusak sedang berapa, dan rusak ringan berapa. Itu harus dikoordinasikan antara camat dengan dinas terkait,” ujar Asep usai Rapim.
Selain infrastruktur, Asep juga menyoroti sektor kesehatan. Ia menginginkan seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan agar dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan lebih mudah.
Untuk merealisasikan target tersebut, ia meminta sejumlah perangkat daerah melakukan pemutakhiran dan sinkronisasi data kepesertaan BPJS Kesehatan. Pendataan mencakup warga yang telah meninggal dunia, pindah domisili, hingga kelompok pekerja yang belum mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan.
Koordinasi tersebut melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Ketenagakerjaan, serta BPJS Kesehatan.
Menurut Asep, sinkronisasi data diperlukan agar kepesertaan BPJS Kesehatan lebih tepat sasaran sekaligus mendukung efisiensi penggunaan anggaran daerah.
“Saya ingin besok soal kesehatan masyarakat, semua bisa ter-cover BPJS. Saya akan tanda tangan dengan BPJS,” terangnya.
Di bidang pendidikan, Asep meminta dilakukan pendataan menyeluruh terhadap kondisi sekolah di Kabupaten Bekasi. Langkah tersebut diperlukan untuk mengetahui kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan sehingga program peningkatan kualitas pendidikan dapat direncanakan secara lebih terarah.
Sementara itu, pada sektor pelayanan perizinan, Asep menginginkan peningkatan koordinasi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan perangkat daerah teknis, khususnya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
Ia menegaskan, proses perizinan harus semakin mudah dan cepat, termasuk dalam pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Saya ingin nanti dibuatkan lagi koordinasi antara PTSP dengan dinas terkait Cipta Karya, bagaimana caranya perizinan tidak lama,” tegasnya.
Melalui Rapim evaluasi tersebut, Asep berharap seluruh perangkat daerah mampu menyusun skala prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bekasi. (adv)
