RANNEWS.CO.ID, BANDUNG –dr. Asep Surya Atmaja resmi dilantik sebagai Bupati Bekasi definitif sisa masa jabatan 2025–2030 oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (23/10/2026).
Pelantikan ini menyusul kekosongan jabatan bupati definitif setelah Asep yang sebelumnya menjabat Wakil Bupati Bekasi. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri jajaran Forkopimda Jabar, DPRD Kabupaten Bekasi, serta kepala daerah se-Jawa Barat.
Usai dilantik, Asep langsung memaparkan dua program prioritas yang akan menjadi fokus utama pemerintahannya: layanan kesehatan gratis dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar.
Sebagai seorang dokter, Asep menegaskan komitmennya memastikan tidak ada lagi warga Kabupaten Bekasi yang kesulitan berobat karena terkendala biaya. Ia menargetkan mulai tahun 2027 seluruh warga ter-cover jaminan kesehatan.
“Ke depan, kemungkinan mulai 2027, saya ingin tidak ada lagi pasien atau masyarakat yang sakit harus membayar. Saya ingin semuanya ter-cover oleh BPJS atau Kartu Indonesia Sehat,” tegas Asep.
Untuk merealisasikan janji tersebut, Pemkab Bekasi akan mengejar status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas pada bulan depan. Dengan status UHC Prioritas, warga cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis di puskesmas hingga klinik terdekat.
“Insyaallah bulan depan kita akan menjadi UHC Prioritas. Jadi, siapa pun yang sakit harus bisa langsung mendapatkan layanan melalui BPJS. Kemarin kita belum berstatus prioritas, sekarang saya akan berupaya agar bulan depan bisa menjadi prioritas,” katanya.
Asep menambahkan, dirinya akan melanjutkan visi pembangunan Kabupaten Bekasi Bangkit, Maju, dan Sejahtera yang telah dirintis Bupati sebelumnya, Ade Kuswara Kunang. Namun dengan skala prioritas yang lebih terukur pada kebutuhan dasar masyarakat.
“Alhamdulillah, hari ini saya sudah dilantik sebagai Bupati Bekasi definitif. Saya akan melanjutkan program-program Pak Ade Kuswara Kunang. Tetapi, ada skala prioritas, di antaranya kesehatan dan infrastruktur,” ujarnya.
Selain kesehatan, Asep juga menyoroti persoalan penataan wilayah, termasuk penertiban bangunan liar (bangli) yang marak di Kabupaten Bekasi. Ia menekankan, bupati harus berani, namun tetap mengedepankan cara humanis.
“Bupati harus berani, tetapi organisasi kemasyarakatan dan masyarakat juga harus bersama-sama memahami. Selama ini saya mengedepankan pendekatan persuasif terlebih dahulu,” jelasnya.
Ia menegaskan tidak ingin penertiban justru melahirkan masalah sosial baru.
“Saya juga tidak ingin ketika bangunan digusur, masyarakat justru menjadi tunawisma. Ketika hujan mereka kehujanan, ketika lapar mereka kelaparan. Karena itu, saya akan bernegosiasi dengan masyarakat agar ada kesepahaman sebelum penertiban dilakukan,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Sukron menyambut baik pelantikan tersebut dan mendukung penuh arah pembangunan yang disampaikan Gubernur Jabar.
“Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Kita doakan dr. Asep diberikan kesehatan dan kemampuan untuk menyukseskan visi pembangunan yang kita lanjutkan,” kata Ade Sukron.
Ia menilai masukan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menjadi catatan penting untuk evaluasi pembangunan, terutama konsolidasi perencanaan infrastruktur dasar, sekolah, dan puskesmas.
“Dari awal kami sudah menyampaikan bahwa kita perlu fokus pada infrastruktur dasar. Ini selaras dengan apa yang disampaikan Pak Gubernur,” tandasnya.
(Parlin)
