RANNEWS.CO.ID, KABUPATEN BEKASI – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Budi Muhammad Mustafa, melaksanakan kegiatan reses (serap aspirasi) Masa Persidangan III Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan di SDIT Yaa Bunaya, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Jumat (05/09/2025).
Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPC PKS Kecamatan Cikarang Barat, Perwakilan SDIT Yaa Bunaya, Ketua RW.13 Desa Telaga Murni, para kader dan pengurus DPC PKS Kecamatan Cikarang Barat, serta pengurus DPRa PKS Desa Telaga Murni.
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) 2 meliputi Kecamatan Cikarang Barat dan Cibitung ini mengatakan, Reses merupakan sarana Anggota Legislatif (Aleg) untuk bertemu dengan konstituennya, guna menyerap aspirasi dan kemudian ditindaklanjuti ke institusi terkait.
“Dalam kegiatan Reses ini konstituen banyak menyampaikan aspirasi terkait kebijakan ya, seperti terkait sekolah, kemudian terkait efisien anggaran, tetapi alhamdulillah semuanya sudah dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten (Pemkab) Bekasi,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Budi juga menyampaikan bahwa sekarang ini sedang berjalan pengurusan izin pembangunan underpass dari Perumahan Metland Cibitung ke Perumahan Telaga Harapan, dimana warga masyarakat Perumahan Telaga Harapan ramai yang menolak.
“Tetapi memang hal tersebut kembali kepada kebijakan pemerintah. Jika memang kebijakan pemerintah ini harus dilakukan, karena kebijakan pusat ya harus siap-siap. Jadi dalam Reses ini saya mengimbau konstituen tidak ikut-ikutan, agat tidak terjadi konflik horizontal di tengah masyarakat,” tuturnya.
Dalam dinamika giat Reses tersebut, dirinya pun menyampaikan jika sekarang ini Kabupaten Bekasi masuk status darurat sampah, karena kondisi TPA Buramgkeng sedang ditutup oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Pihaknya pun tengah menyiapkan lahan baru atau solusi alternatif agar pembuangan sampah ke TPA Burangkeng bisa dikurangi.
Untuk belanja pegawai di Kabupaten Bekasi sendiri, menurutnya sudah mencapai angka 40 persen, dari yang seharusnya 30 persen, sehingga jumlah itu sudah melebihi dari ketentuan. Hal itu dikatakannya karena adanya pengangkatan tenaga PPPK yang mencapai 10 ribu pegawai beberapa waktu yang lalu.
“Karena itu kami meminta dinas penghasil untuk memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bekasi. Kami juga akan berkoordinasi dengan Kementerian agar DAK dari pusat biaa lebih besar, sehingga bisa mencover gaji pegawai,” terangnya.
Dalam bidang Infrastruktur, Mantan Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi ini mengatakan sudah terealisasi pembangunan Sarana Olahraga (SOR) sebanyak sepuluh titik, hanya saja dirinya menyampaikan kepada konstituen sebatas mengawal usulan-usulan dari Anggota DPRD yang lama.
“Kami memohon kepada konstituen untuk bersabar jika usulannya belum terealisasi, karena kebutuhan anggaran untuk infrastuktur itu kurang lebih sekitar Rp3 triliuan, sementara anggaran dari Pemda tidak lebih dari Rp700 miliar setiap tahunnya, sehingga harus dilakukan secara bertahap,” tandasnya. (zal)
