RANNEWS.CO.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar kegiatan Roadshow “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi” di Halaman Kantor Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, Minggu (6/7/2025). Kegiatan ini dikolaborasikan dengan program pelayanan publik unggulan Pemkab Bekasi, yaitu Botram (Berkolaborasi Terus Melayani).
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, didampingi Wakil Bupati Asep Surya Atmaja, menyampaikan komitmen kuat untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
“Kehadiran Roadshow KPK menjadi energi baru bagi kami untuk memperkuat etika birokrasi serta menanamkan nilai-nilai antikorupsi hingga ke tingkat desa,” ujar Ade dalam sambutannya.
Ajak RT dan RW Jadi Garda Terdepan Antikorupsi
Di hadapan tokoh masyarakat, kepala desa, RT, RW, serta para camat, Bupati Ade mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam membangun gerakan antikorupsi di lingkungan masing-masing.
“Korupsi bisa muncul di level manapun. Karena itu, perubahan harus dimulai dari diri sendiri. RT dan RW adalah garda terdepan dalam menyuarakan integritas dan membangun budaya bersih di masyarakat,” kata dia.
Ade juga menyampaikan apresiasi kepada KPK atas kolaborasi dalam kegiatan edukasi tersebut. Ia berharap sinergi ini mampu memperkuat integritas birokrasi daerah serta mendukung terwujudnya Kabupaten Bekasi yang Bangkit, Maju, dan Sejahtera.
KPK Puji Program Botram sebagai Sarana Edukasi Antikorupsi
Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menekankan pentingnya pendidikan antikorupsi yang bisa dimulai dari lingkungan terkecil seperti keluarga, sekolah, hingga pemerintahan.
“Pendidikan antikorupsi bukan hanya soal hukum, tapi pembentukan karakter, sikap, dan moralitas. Nilai-nilai seperti kejujuran, transparansi, serta pelayanan yang cepat dan adil harus dibentuk sejak dini,” ujar Ibnu.
Ia memuji pelayanan publik dalam program Botram yang dinilai telah mencerminkan prinsip-prinsip antikorupsi.
“Saya melihat Botram ini sangat luar biasa. Pelayanannya cepat, langsung, dan transparan. Ini bentuk nyata implementasi antikorupsi,” tambahnya.
Lebih jauh, Ibnu berharap agar inovasi Botram tidak hanya menjadi kebanggaan Kabupaten Bekasi, tetapi juga dapat diadopsi oleh daerah lain sebagai contoh pelayanan publik yang mengedepankan nilai-nilai integritas. (adv)
