RANNEWS.CO.ID, KABUPATEN BEKASI – Praktisi Hukum yang juga Ketua KBH Wibawa Mukti, H.Ulung Purnama, SH.MH sudah menyatakan niatnya untuk menjadi Calon Bupati (Cabup) Bekasi tahun 2024 mendatang. Dirinya pun sudah mengidentifikasi sejumlah persoalan yang harus mendapatkan perhatian serius dari pemimpin Kabupaten Bekasi kedepan.
H.Ulung mengaku miris banyaknya kawasan industri di Kabupaten Bekasi hanya dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu saja. Oleh karena itu, dirinya ingin menertibkan LPK-LPK nakal sebagai bentuk program kerja dirinya sebagai Cabup Bekasi, karena LPK nakal tersebut telah merepotkan masyarakat Bekasi.
“LPK itu kan dibentuk untuk membantu orang untuk bekerja, bukan mempersulit orang bekerja, itu kan prinsip dasarnya. Sedangkan di Perda-nya sendiri, LPK itu kan tidak dikenakan biaya, tetapi kenyataannya kan orang mau bekerja dikenakan tarif, itulah yang membuat saya miris terkait pengangguran,” ungkapnya kepada para awak media.
Dikatakan H.Ulung, dalam menyikapi persoalan di wilayah Kabupaten Bekasi, seorang kepala daerah harus melihatnya secara simultan, tidak parsial. Penegakan hukum harus ditegakkan, dimana LPK-LPK tersebut harus selaras dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, karena didalam Perda LPK tidak mengenakan biaya.
“Hal itulah yang menjadi tugas dari Pemda Bekasi, untuk memonitor LPK-LPK tersebut agar searah dan sejalan dengan pemerintah. Karena kenyataanya sekarang ini jumlah lulusan itu tidak terakomodir oleh dunia kerja,” jelasnya.
H.Ulung mengatakan, saat kepemimpinan Bupati sebelumnya sudah ada regulasi yang mewajibkan perusahaan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal Bekasi, hanya saja dirinya melihat penegakan aturan tersebut yang belum maksimal.
“Seharusnya aturan didalam Perda tersebut ditegakkan oleh pemangku kebijakan. Misalnya ada investasi asing yang masuk ke Kabupaten Bekasi gunakan dulu aturan tersebut. Jadi muatan lokal tersebut harus dikedepankan, tetapi kan selama ini tidak ada yang mengawasi sejauhmana pelaksanaan dari Perda tersebut,” ungkapnya.
Persoalan lain yang sangat urgen, kata H.Ulung adalah perbaikan infrastruktur jalan dan percepatan pembangunan antara wilayah utara dan selatan. Kondisi infrastruktur yang lebih baik akan mempermudah masyarakat untuk berwirausaha dan sebagainya.
“Saya juga melihat harus ada pelatihan khusus bagi ibu-ibu dan bantuan dana dari pemerintah yang sifatnya membantu para pelaku usaha seperti UMKM untuk mengembangkan usahanya,” terangnya.
H.Ulung mengaku sudah kurang lebih delapan bulan terakhir berkeliling ke sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi, mulai dari Muaragembong, Sukatani, Sukakarya, Pebayuran, Tambun Selatan, Serangbaru, Setu, Tarumajaya, guna mencari dukungan dari masyarakat.
“Alhamdulillah hasil saya berkeliling tersebut respon masyarakat sangat positif dan mendukung, kita sudah bertemu dengan Pimpinan Yayasan Pesantren At-Taqwa dan secara tegas mereka memberikan dukungan kepada saya untuk menjadi Calon Bupati Bekasi,” ungkapnya.
Kemudian dukungan juga datang dari ibu-ibu pengajian dari BKMT se-Kecamatan Sukakarya dan Sukatani. Bahkan, mereka mempunyai doa khusus bagi H.Ulung Purnama untuk menjadi Calon Bupati Bekasi. Selain itu dukungan juga dari para Civitas Academica Universitas Pelita Bangsa, dan beberapa kelompok yayasan dan pesantren di Kabupaten Bekasi.
Diakui H.Ulung, selain melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat, dirinya pun melakukan konsultasi dengan sejumlah partai politik peserta pemilu seperti Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam rangka suksesi dirinya sebagai Cabup Bekasi.
Disinggung mengenai alasan dirinya berniat maju sebagai Cabup Bekasi, H.Ulung mengaku hal itu dikarenakan adanya dorongan dari masyarakat yang pernah dirinya bantu advokasi. Dan dorongan para alim ulama yang menyampaikan sudah waktunya orang Bekasi untuk memimpin Bekasi.
“Selain itu harus ada perubahan bagi masyarakat Bekasi dari segi ekonomi, pendidikan, lapangan pekerjaan dan lain-lain,” tegasnya. (zal)
