RANNEWS.CO.ID, KOTA BEKASI – Pengamat kebijakan publik sekaligus Ketua Forum Komunikasi Intelektual Muda (Forkim) Indonesia Mulyadi menyampaikan Setidaknya ada beberapa hal yang merupakan dampak dari ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu 2024 mendatang harus diperhatikan, yaitu terjadinya diskriminasi pelayanan, pengkotak-kotakan PNS, konflik kepentingan, dan PNS menjadi tidak profesional lagi dalam menjalankan tugasnya sebagai aparatur yang peran dan fungsinya sebagai alat pemersatu, pelayan, penyelenggara pemerintahan di kota Bekasi.
Mulyadi mengatakan mencium bau busuk satu persatu mulai terbongkar dari penjahat ASN atas pernyataan salah satu camat yang memenuhi panggilan Bawaslu Kota Bekasi terkait kasus foto Penjabat Wali Kota Bekasi bersama sejumlah aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota Bekasi memamerkan jersey nomor dua
“salah satu camat menyampaikan disuruh panitia berkumpul, berbaris 12 camat untuk menerima kaos simbolis. dari panitia yang meminta memamerkan jersey nomor dua”
Mulyadi menilai jika hal ini di biarkan terjadinya Fragmentasi dalam Birokrasi di kota Bekasi jika terkotak-kotak dalam berbagai kepentingan politik akan mempengaruhi kualitas pelayanan publik, kita mengetahui PJ walikota Bekasi sedang Mengendalikan Netralitas Asn menjelang pemilu artinya ada kejahatan politik yang hendak di seludupkan melalui Asn kota Bekasi.
“Saya katakan seorang Pj walikota Bekasi Raden Gani tidak mungkin Netral Pemilu 2024 dikota Bekasi” kita Membuktikan bahwa ia adalah utusan elit politik untuk membawa misi politik menjelang pemilu yang tidak baik untuk masyarakat Kota Bekasi tetap kita harus curigai politik busuk dibelakang headline yang seolah-olah konstitusional,” cetus Mulyadi
Mulyadi mengatakan Harus menyadari bahwa jabatan mereka hakikatnya adalah milik Rakyat bukan pribadi maupun suatu kelompok Jadi, Pj walikota Bekasi Raden Gani tidak harus melakukan curi Start dalam kampanye politik Jangan menunjukkan politisasi oleh politik tertentu Jika ingin terjun berpolitik lebih baik menyatakan mundur dari jabatan, tegas Mulyadi menyampaikan.
Mulyadi meminta kepada Mendagri Tito Karnavian mengganti Penjabat (Pj) Walikota Bekasi Raden Gani Muhammad karena tidak netral dalam gelaran kampanye Pilpres 2024.berbagai kegagalan capaian pembangunan di daerah tidak berjalan dan cepat menuntaskan berbagai keresahan masyarakat tidak ada perubahan Signifikan yang dirasakan oleh masyarakat, pj walikota bekasi sibuk Menjalankan politik praktis sangat jelas ini merugikan masyarakat kota Bekasi.ucap Mulyadi.
Mulyadi juga mengcam tindakan terhadap oknum ASN kota Bekasi yang belum mau bersikap netral dalam Pemilu kita berkeinginan Pemilu 2024 ini berintegritas dan berkualitas, ada 3 syarat, yaitu penyelenggaranya berintegritas, calonnya berintegritas, dan pemilihnya harus berintegritas.
Jika semua itu terus terjadi, menurut dia, kualitas demokrasi tentu akan jauh menurun sehingga berdampak pada kualitas pemimpin pemerintahan atau lembaga negara di kota Bekasi menjadi rendah.
Oleh karena itu, dia mengajak kepada seluruh pihak untuk bersama-sama mengubah kondisi itu agar keberlanjutan demokrasi yang berkualitas tinggi bisa terwujud. (red)
