RANNEWS.CO.ID, KABUPATEN BEKASI – Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Daerah Pemilihan (Dapil) III Kecamatan Tambun Selatan, Helmi, mengatakan hampir semua usulan dan aspirasi warga masyarakat di wilayah Kecamatan Tambun Selatan masih mengenai persoalan infrastruktur, seperti jalan, saluran, atau normalisasi kali yang mana tupoksinya memang ada di Komisi 3.
Hal itu disampaikan Politisi dari Partai Gerindra tersebut saat menghelat kegiatan Reses (serap aspirasi masyarakat) Masa Persidangan Tahun 2022 yang dilaksanakan di Rumah Makan Kapalay 1, Desa Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Sabtu (5/11/2022) malam.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua PAC Partai Gerindra Kecamatan Tambun Selatan Nanang Kosim beserta jajaran, para Ketua Ranting Partai Gerindra se-Kecamatan Tambun Selatan beserta jajaran, Kabag Humas DPRD Kabupaten Bekasi Zaki, para Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, serta para konstituen di Dapil III.
Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Bekasi tersebut mengatakan, pihaknya sudah merealisasikan hampir 50 persen usulan dari warga masyarakat sejak kegiatan Reses tahun 2019 sampai sekarang. Dirinya mengaku jika persoalan infrastruktur menjadi program utama, kemudian mengenai rekap bantuan PKH dan BLT, serta Penerangan Jalan Umum (PJU).
“Kami melihat persoalan PJU ini hampir se-Kabupaten Bekasi ya. Karena itu saya juga sudah bicara dengan Bapak Pj Bupati jika masalah infrastruktur sudah selesai, Kabupaten Bekasi dibikin terang. Hal ini menjadi acuan juga di Komisi 3. Dan saya juga akan mendorong ke Pemkab Bekasi,” ungkapnya kepada para awak media.
Dewan Helmi meminta agar penyaluran BLT dan PKH harus benar-benar aktual di lapangan. Dirinya pun mendapat laporan jika verifikasi BLT dan PKH belum konkrit, sehingga dirinya meminta Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Bekasi untuk bisa menilai mana yang benar-benar kategori penerima bantuan dan tidak.
“Semua usulan dari warga masyarakat mengenai infrastruktur sudah disampaikan melalui lembar aspirasi, yang akan diinput dan masuk ke SIPD. Mau di anggaran tahun 2023 atau di 2023 perubahan ataupun di tahun 2024. Mudah-mudahan hasil reses ini semuanya akan terealisasi maksimal di tahun 2024,” terangnya.
Di tempat yang sama, Ketua PAC Partai Gerindra Kecamatan Tambun Selatan, Nanang Kosim, mengakui usulan warga masyarakat melalui jalur RT dan RW di Kecamatan Tambun Selatan masih didominasi persoalan infrastruktur. Untuk skala prioritas adalah pengecoran dan drainase. Walaupun ada item lain seperti sarana olahraga, taman bermain, dan PJU.
Warga Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan ini mengaku hampir 80 persen usulan warga masyarakat dalam setiap kegiatan Reses Dewan Helmi bisa terealisasi. Karena pihaknya akan menginput dan mengawal setiap usulan dari masyarakat tersebut.
“Untuk mencapai target 3 kursi DPRD Kabupaten Bekasi di Dapil 3. Kami akan selalu menjaga kekompakan dan soliditas pengurus di tingkat PAC maupun Ranting. Partai Gerindra juga merupakan partai komando, dengan sejumlah upaya tersebut kami berharap target 3 kursi di Kecamatan Tambun Selatan bisa tercapai,” tandasnya. (zal)
